Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 27, pasal 28c, dan pasal 31 ayat 1, ayat 4, dan ayat 5 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pasal 253 1 permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Secara rinci informasi tentang kondisi populasi yang penting diperoleh melalui kegiatan inventarisasi diantaranya dalam rangka perumusan kebijaksanaan antara lain berupa. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor ixmpr1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 lima tahun danatau denda paling banyak rp 100. Pasal 2 ayat 2 substansi tetap, penjelasan pasal diubah. Pasal 5, pasal 18, pasal 18a, pasal 18b, pasal 20, pasal 21, pasal 22d, pasal 23e ayat 2, pasal 24a ayat 1, pasal 31 ayat 4, pasal 33, dan pasal 34 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Uu no 23 tahun 2002 perlindungan anak mengenal hukum. Implementasi pasal 78 ayat 15 undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dalam putusan hakim studi tentang penentuan status barang bukti alatalat atau alat angkut dalam tindak pidana illegal loging tesis tugas untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat magister program studi ilmu hukum minat utama. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang republik indonesia nomor 30 tahun 1999. Undangundang republik indonesia nomor 30 tahun 1999 uu 1999 30 1999 portal terkait. Apr 21, 2008 barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 atau pasal 36 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 dua tahun dan atau denda paling banyak rp.
Akademis adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi. Berdasarkan pasal pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal 31 ayat 1 yang dimaksud dengan pelapor dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 24 undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Akan pasal 5, ayat 1 undangundang dasar, pasal iv aturan peralihan undangundang dasar serta peraturan presiden republik indonesia tertanggal 10 oktober 1945 no. Pasal 25, ayat 1, pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Pasal l ayat 2, pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, pasal 5 ayat 1, pasal 19 ayat 1, danpasal 20 ayat 1 undangundang dasar 1945. Undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan rahmat tuhan yang maha esa, menimbang. Pasal 21, pasal 26, pasal 27, pasal 28b ayat 2, pasal 28d ayat 1 dan ayat 4, pasal 28e ayat 1, pasal. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara no. Pasal 1 menjelaskan bahwa negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bunyi uud 1945 pasal 1 ayat 1, 2, 3 dan penjelasannya. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Penjelasan pasal 22c ayat 4 pasal 22c ayat 4 menjelaskan bahwa susunan dan kedudukan dpd semuanya telah diatur dan dijelaskan pada undangundang yakni pada uu no 17 tahun 2014. Berikut ini adalah bunyi uu no 12 tahun 2006 selengkapnya.
Jun 10, 2014 menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam buah pasal dalam uu no. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat gotongroyong, memutuskan. Saya hanya minta menkominfo dan jajarannya menjalankan fungsinya sebagai penegak uu telekomunikasi. Uu 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana. Uu n0 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mitra wacana. Salah satu kata yang disinggung pada kutipan uu no.
Undangundang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika portal. Bunyi uud 1945 pasal 22c ayat 1, 2, 3, 4 dan penjelasannya. Dec 02, 2012 barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 atau pasal 36 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 dua tahun dan atau denda paling banyak rp 200. Soalnya ini terindikasi akan terjadinya pelanggaran pasal 40 uu telekomunikasi no. Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Berikut adalah salah satu contoh pasal yang terdapat pada undangundang no 36 tahun 1999. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 24 dan pasal 25 undangundang dasar 1945. Pasal 5 1 satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban apbnapbd adalah mata uang rupiah. Sering kita mempertanyakan apakah perbedaan antara pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 uu tipikor. Uu 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Khusus pengisian anggota mpr basil pemilihan umum tahun 1999 dari utusan golongan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 2 huruf c, ayat 5, dan ayat 6 diatur sebagai berikut.
Jun 23, 20 barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 atau pasal 36 ayat 2,dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 dua tahun dan atau denda paling banyak rp 200. Ayat 1 inventarisasi merupakan kegiatan untuk mengetahui kondisi populasi jenis tumbuhan dan satwa termasuk habitatnya. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 dua tahun atau denda paling. Komisi pemberantasan korupsi dapat melaksanakan kerja sama. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 undangundang dasar negara republik indonesia. Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 26, dan pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31 pasal 32, pasal 33 ayat 1 dan ayat 3, dan pasal 34 undangundang dasar 1945. Uu 311999pemberantasan tindak pidana korupsi tipikor. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan. Undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 24, dan pasal 25 undangundang dasar 1945.
Jadi ditinjau dari sudut kebaruan sebenarnya penjelasan pasal 2 ayat 1 uu no. Pasal 2 pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Penjelasan pasal 2 ayat 1 undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 undangundang dasar 1945. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak.
Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman lembaran negara tahun 1970 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 2951. Teks undangundang nomor 12 tahun 2006 ini dikutip dari peraturan undangundang tentang kewarganegaraan republik indonesia yang disahkan dan berlaku sejak tahun 2006 lalu. Jika pasal 2 ayat 1 ancaman pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum empat tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya, dan maksimum 20 tahun, minimumnya hanya 1 tahun. Yang dimaksud dengan dengan keputusan ketua badan perlindungan konsumen nasional adalah keputusan. Dalam pasal 234 dibelakang perkataanperkataan in een postbus gestoken.
Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor xviimpr1998 tentang hak asasi manusia. Tugas notaris pengganti khusus adalah membuat akta tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam surat penetapannya sebagai notaris karena hanya ada seorang notaris di satu kabupaten tersebut. Pasal 20, pasal 21, pasal 26, pasal 27, pasal 28b ayat 2, pasal 28d ayat 1 dan ayat 4, pasal 28e ayat 1, pasal 28i ayat 2, dan pasal 28j. Undang undang dasar uud 1945 pasal 1 ayat 1, 2, 3 tentang bentuk dan kedaulatan. Abri adalah singkatan dari angkatan bersenjata republik indonesia bab ii. Undangundang republik indonesia nomor 4 tahun 1999. Pasal 31 ayat 1 yang dimaksud dengan pengalaman usaha adalah pengalaman sebagai penyedia jasa atau subpenyedia jasa, termasuk pengalaman sebagai penyedia jasa dalam rangka kerja sama operasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan persetujuan badan pekerja komite nasional pusat. Pasal 7 1 masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penulis berupaya membedakan hal tersebut dengan membagi atas 3 perbedaan pokok, yaitu subyek, unsur dan sanksi. Pasal 4 tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat indonesia nomor viimpr1998 tentang perubahan dan tambahan atas ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik. Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 2 pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutannya dinyatakan gugur dan.
Undangundang republik indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan. Tanda pada perubahan atau amandemen uud 1945 yakni dengan di beri tanda bintang. Dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia, memutuskan. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981. Uu no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik. Bagian ketiga pimpinan dprd ii pasal 31 1 pimpinan. Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 dan ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 lima belas tahun dan. Oct 18, 2014 uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 1. Menurut pasal 1 angka 1 undangundang no 36 tahun 1999, telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, danatau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tandatanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio. Menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam buah pasal dalam uu no.
Pasal 55 barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dipidana. Undangundang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuanketentuan pokok kekuasaan kehakiman lembaran negara republik indonesia tahun 1970 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 2951. Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut. Susilo bambang yudhoyono pada tanggal oktober 2009. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 atau pasal 36 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 dua tahun dan atau denda paling banyak rp. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 dua tahun atau denda paling banyak rp.
Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah b3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 satu tahun dan paling lama 3 tiga tahun dan denda paling sedikit rp1. Uu no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia. Seharusnya, kata shinta, ancaman pidana yang dirumuskan untuk pasal 3 lebih tinggi dari pasal 2. Pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 ayat 2, dan pasal 33 undangundang dasar 1945. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 undangundang dasar 1945. Undangundang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 154, tambahan lembaran negara nomor 3881. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia. Menyatakan materi muatan dalam pasal 2 ayat 1, penjelasan pasal 2 ayat 1, pasal 3, penjelasan pasal 3, dan pasal 15 sepanjang mengenai kata percobaan undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang. Uu no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 atau pasal 36 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 dua tahun dan atau denda paling banyak rp 200.